SUMENEP, Maduratani.com — Sektor pertanian bukan sekadar urusan logistik dan ketahanan pangan nasional, melainkan manifestasi dari hifdzun nafs (menjaga jiwa) dan hifdzul mal (menjaga harta) dalam kerangka maqashid syariah. Kesadaran teologis-sosiologis inilah yang melandasi Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, saat menggelar silaturahim dan koordinasi penguatan kelembagaan bersama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Guluk-Guluk, baru-baru ini.
Langkah taktis LPPNU ini laksana mengidupkan kembali spirit Khittah Nahdliyyah dalam mengawal kedaulatan kaum marhaen (petani), atau yang secara kultural sering disebut sebagai kaum mustad’afin.
.gif)
Modal Sosial dan Re-desain Kelembagaan Publik
Dari perspektif administrasi publik, pertemuan dua aktor ini bukan sekadar seremonial beralas karpet hijau, melainkan bentuk nyata dari collaborative governance. Selama ini, birokrasi pertanian seringkali terjebak dalam sekat-sekat formalistik yang rigid. BPP sebagai representasi negara memiliki instrumen regulasi dan penyuluhan teknis, namun seringkali menghadapi kendala penetrasi akibat keterbatasan social capital (modal sosial) di akar rumput.
Di sinilah LPPNU hadir mengisi ceruk kosong tersebut. Sebagai lembaga di bawah naungan struktur NU—yang memiliki legitimasi kultural dan keagamaan kasta tertinggi di Madura—LPPNU bertindak sebagai bridge builder (jembatan) yang merekatkan kebijakan top-down dari pemerintah dengan kebutuhan bottom-up para petani.
Ketua LPPNU Kecamatan Guluk-Guluk, Romzi Fadil, menegaskan bahwa reposisi kelembagaan ini sangat vital.
“LPPNU memiliki komitmen untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dengan BPP sangat penting guna menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi para petani,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah—bahwa setiap kebijakan dan langkah kelembagaan harus berorientasi pada kemaslahatan publik (jamaah).
Menuju Kesejahteraan yang Mandiri dan Berkelanjutan
Sinergi ini disambut hangat oleh Koordinator BPP Kecamatan Guluk-Guluk, Nur Hasan Zaifullah. Ia memandang kehadiran LPPNU sebagai mitra strategis yang mampu melipatgandakan efektivitas penyuluhan di lapangan.
“Kami menyambut baik silaturrahim ini. Tentunya momentum ini berkelanjutan dengan kolaborasi kegiatan pertanian yang bermanfaat bagi petani, khususnya petani di Kecamatan Guluk-Guluk,” ungkap Nur Hasan penuh optimisme.
Secara teoritis, integrasi program antara LPPNU dan BPP dapat memangkas asimetri informasi yang kerap merugikan petani tradisional di Madura. Penguatan kapasitas kelompok tani (Poktan) yang diinisiasi bersama ini tidak hanya akan menyentuh aspek mekanisasi atau distribusi pupuk, melainkan juga edukasi manajemen anggaran rumah tangga tani dan diversifikasi produk pasca-panen.
Melalui komunikasi yang harmonis ini, potret pertanian di Guluk-Guluk diharapkan tidak lagi dipandang sebelah mata. Ia akan menjelma menjadi sektor yang maju, mandiri, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi ladang khidmah yang subur demi tegaknya marwah Ahlussunnah wal Jama’ah di bumi Sumenep. (Ferry Arbania)
