Alokasi dana bagi hasil senilai miliaran rupiah menuntut presisi teknis, ketepatan musim tanam, dan tata kelola berbasis aturan. Di tengah kurva realisasi yang melonjak menuju triwulan akhir, kajian eksekusi anggaran menguji efektivitas program pada sektor riil.
SUMENEP — Pengelolaan fiskal di tingkat daerah senantiasa menempatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada posisi sentral. Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, porsi DBHCHT yang dialokasikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) pada Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp3 miliar—menjadi pilar utama dari total portofolio penguatan pertanian dan modernisasi alat serta mesin pertanian (alsintan) senilai total Rp4,9 miliar.
Namun, grafik keuangan publik kerap menyajikan anomali teknis yang menarik dianalisis. Hingga penghujung triwulan kedua (September 2026), angka penyerapan kas berada pada kisaran Rp92,7 juta atau sekitar 3,09 persen. Sisa pagu sebesar Rp2,91 miliar menyisakan ruang akselerasi yang memerlukan rasionalisasi kebijakan secara mendalam.
Teori Siklus Anggaran dan Karakteristik Agraris
Dalam konteks Public Financial Management (PFM), kesenjangan antara ketersediaan pagu dan kurva pencairan keuangan tidak serta-merta mencerminkan stagnasi kinerja operasional. Karakteristik anggaran sektor pertanian terikat kuat oleh pola musiman (seasonal budgeting cycle) dan prosedur pengadaan barang/jasa publik.
DIAGNOSTIK EKSEKUSI ANGGARAN SEKTOR PERTANIAN
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TAHAP 1: Verifikasi CPCL & Tahap Persemaian (Administratif) │
│ TAHAP 2: Penyaluran Benih & Hibah Alsintan (Fisik Lapangan) │
│ TAHAP 3: Pencairan Pembayaran & Serapan Kas (Rekonsiliasi) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
-
Restrukturisasi Verifikasi dan CPCL: Penyaluran bantuan berbasis hibah—seperti benih tembakau Prancak 95 senilai Rp2,1 miliar yang diperuntukkan bagi 20 kelompok tani—membutuhkan tahapan akurasi data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). Akuntabilitas regulasi mewajibkan verifikasi ketat demi mencegah tumpang-tindih hibah.
-
Singkronisasi Musim Tanam: Berbeda dengan proyek konstruksi jalan, distribusi benih dan bantuan sarana produksi pertanian tunduk pada kalender iklim. Pencairan belanja barang dan jasa baru tercatat pada buku kas ketika serah-terima fisik benih dan alsintan selesai dilakukan.
Mendorong Percepatan: Respon Terukur dan Target Penuntasan
Menanggapi dinamika serapan fiskal, Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, mengonfirmasi bahwa tahapan pengadaan dan administrasi telah berjalan secara bertahap dan terstruktur. Memasuki triwulan ketiga, intervensi fisik telah digenjot.
“Untuk kegiatan DBHCHT tetap kami laksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang ada. Target kami pada bulan November seluruh rangkaian program sektor pertanian sudah tuntas 100 persen,” tegas Chainur Rasyid.
RINGKASAN PORTFOLIO DANA DBHCHT DKPP 2026
┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Indikator │ Valuasi / Status │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Total Pagu DBHCHT DKPP │ Rp3.000.000.000,- │
│ Portofolio Pertanian Total│ Rp4.900.000.000,- (Inc. Alsintan)│
│ Pos Alokasi Benih Tembakau│ Rp2.100.000.000,- (20 Poktan) │
│ Target Rampung │ November 2026 │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Strategi percepatan difokuskan pada dua instrumen utama:
-
Distribusi Bantuan Benih: Pengiriman benih unggul tembakau untuk memastikan peningkatan kuantitas dan kualitas hasil panen petani lokal.
-
Modernisasi Alsintan: Skema hibah mesin dan peralatan pertanian modern guna mengikis biaya operasional budidaya dan mendorong kemandirian produksi.
Perspektif Tata Kelola Bebas Risiko Hukum
Dalam analisis tata kelola anggaran publik, prinsip kehati-hatian (prudent financial management) kerap kali berada pada posisi yang berlawanan dengan tuntutan kelajuan serapan. Sikap hati-hati birokrasi dalam mematuhi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tata cara pengelolaan DBHCHT menjadi tameng utama dalam menjaga akuntabilitas daerah.
Keberhasilan program DBHCHT 2026 pada DKPP Sumenep pada akhirnya tidak hanya diukur dari angka realisasi pada grafik sistem keuangan, melainkan pada dampak ganda (multiplier effect) yang dirasakan oleh komunitas petani di lapangan: tersedianya benih berkualitas, modernisasi prasarana pertanian, dan terjaganya stabilitas ekonomi perdesaan. [Ferry Arbania]
