Menguji Tapal Batas Anggaran Pertanian Sumenep di Bawah Kendali Chainur Rasyid

oleh -402 Dilihat
Ilustrasi pengawasan program bantuan alat mesin pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep
Mengulas tugas dan tanggung jawab Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid dalam mengawal anggaran miliaran rupiah DBHCHT, alsintan, dan ketahanan pangan 2026.

Maduratani.com-  Dalam tata kelola birokrasi daerah, anggaran yang besar selalu berjalan beriringan dengan potensi titik rawan. Bagi Chainur Rasyid sebagai pengguna anggaran sekaligus pengarah kebijakan teknis, ujian sesungguhnya terletak pada konsistensi mengawal proses dari hulu ke hilir.

Pada jalur pengadaan barang dan jasa, misalnya, pemanfaatan sistem e-katalog—seperti pada pengadaan hand tractor—memang dirancang untuk mempercepat dan menertibkan belanja pemerintah. Namun, ketertiban prosedural di atas kertas perlu dijaga agar tetap selaras dengan mutu fisik dan kebutuhan riil di lapangan. Hal serupa berlaku pada penyaluran hibah alsintan, bibit unggul, pupuk, hingga infrastruktur pendukung seperti pompa tenaga surya.

Dalam praktik program bantuan pertanian di berbagai daerah, celah sering kali muncul bukan karena ketiadaan aturan, melainkan pada ketepatan verifikasi penerima manfaat, ketepatan waktu distribusi terhadap kalender tanam, serta perawatan aset setelah serah terima. Jika pompa tenaga surya atau alsintan tidak dikawal keberlanjutannya, aset publik berisiko kehilangan daya guna sebelum masa manfaatnya tercapai.

Karena itu, tanggung jawab Kepala DKPP Sumenep menuntut ketegasan pada sejumlah simpul utama:

  • Ketepatan sasaran dan peruntukan: Memastikan dana DBHCHT Rp3 miliar dan modernisasi alsintan Rp1,9 miliar benar-benar menyasar kebutuhan sektor pertanian dan tembakau sesuai ketentuan yang berlaku.

  • Pengawasan pengadaan dan penyaluran: Menjaga akuntabilitas mulai dari pemilihan penyedia, kesesuaian spesifikasi teknis, hingga kejelasan penerima bantuan di tingkat kelompok tani.

  • Disiplin jadwal dan keberlanjutan aset: Menyelaraskan realisasi anggaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan kebutuhan waktu di lapangan, sekaligus mendorong agar bantuan dan infrastruktur pertanian tetap terawat dan berkelanjutan.

  • Dampak pada ketahanan pangan: Mengarahkan program pada perluasan lahan, jangkauan air, dan efisiensi usaha tani yang terukur, bukan sekadar pemenuhan rutinitas administratif.

  • Tertib pertanggungjawaban: Menuntaskan pelaporan keuangan dan kinerja dinas secara transparan dan akuntabel sesuai regulasi.

Menjaga Ruang Terang Pengawasan

Mengkritisi pengelolaan anggaran publik tidak selalu berarti menuding adanya penyimpangan. Dalam iklim demokrasi lokal yang sehat, pengawasan justru menjadi instrumen pencegahan dini agar kebijakan berjalan lurus sejak awal.

Di Sumenep, sektor pertanian menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan—mulai dari ketergantungan pada pola cuaca, ketersediaan air, hingga fluktuasi biaya input usaha tani. Dalam konteks itulah, kepemimpinan di DKPP dituntut menghadirkan tata kelola yang bukan hanya patuh pada aturan administrasi, tetapi juga peka terhadap denyut kebutuhan petani.

Keterbukaan informasi mengenai arah program, mekanisme penyaluran bantuan, serta capaian realisasi di lapangan akan memperkuat kepercayaan publik. Pada akhirnya, tolok ukur keberhasilan pengelolaan anggaran miliaran rupiah di DKPP Sumenep akan terbaca jelas di sawah dan ladang: apakah petani semakin berdaya, atau justru kembali menanggung beban tambahan akibat celah tata kelola.

FERRY ARBANIA | MADURATANI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.