Janji besar menggerakkan ekonomi desa kembali digaungkan lewat Koperasi Merah Putih. Di balik gelontoran dana dan megahnya target pemerintah, ujian sesungguhnya terletak pada integritas pengurus dan rantai pasok yang selama ini dikuasai tengkulak.
Di hampir setiap rezim pemerintahan, koperasi selalu hadir sebagai janji besar untuk membangun ekonomi rakyat. Kini, melalui Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pemerintah kembali menempatkan koperasi sebagai instrumen utama untuk menggerakkan ekonomi desa. Targetnya tidak main-main: puluhan ribu koperasi dibangun di seluruh Indonesia sebagai pusat logistik, perdagangan, pembiayaan, hingga pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: apakah Koperasi Merah Putih benar-benar akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan?
Jawabannya bukan sekadar ya atau tidak. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana koperasi dibangun, dikelola, dan diberdayakan di tengah sengitnya lanskap ekonomi akar rumput.
Secara filosofis, Koperasi Merah Putih memiliki landasan yang sangat kuat. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan instrumen demokrasi ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat.
Nama “Merah Putih” pun mengandung pesan simbolik yang kuat. Ia merepresentasikan semangat nasionalisme ekonomi, yaitu bagaimana kekayaan desa tidak hanya menjadi objek eksploitasi pasar, tetapi menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Di tengah dominasi korporasi besar dan menguatnya ekonomi digital, koperasi diharapkan menjadi benteng ekonomi rakyat.
Namun, filosofi yang baik tidak selalu berbanding lurus dengan realitas di lapangan.
Belakangan muncul berbagai kritik mengenai lokasi sejumlah koperasi yang dibangun jauh dari pusat permukiman sehingga sulit dijangkau masyarakat. Pemerintah sendiri mengakui masih terdapat beberapa titik yang perlu dievaluasi.
Persoalan tersebut tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya membangun fisik gedung. Yang jauh lebih penting adalah membangun akses, partisipasi, dan denyut aktivitas ekonomi masyarakat.
Tiga Pilar Strategis: Ketahanan, Sirkulasi, dan Modernisasi
Dalam perspektif strategis, Koperasi Merah Putih sesungguhnya memiliki peran yang sangat luas dan kompleks.
Motor Ketahanan Pangan: Koperasi diarahkan tidak hanya menjual kebutuhan pokok, tetapi menjadi pusat distribusi pupuk, benih, sarana produksi, hingga menyerap hasil panen petani sebagai off-taker untuk meredam kejatuhan harga di tangan tengkulak.
Pusat Sirkulasi Ekonomi: Dana yang beredar di desa diharapkan tidak terus mengalir keluar, melainkan berputar di lingkungan masyarakat sendiri lewat sinergi dengan BUMDes, UMKM, kelompok tani, dan nelayan.
Transformasi Koperasi Modern: Koperasi abad ke-21 dituntut memiliki tata kelola profesional, transparan, akuntabel, serta mampu memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan pencatatan keuangan.
Berbagai penelitian memperkuat pandangan tersebut. Kajian bertajuk “Analisis Peran Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Sistem Ekonomi Indonesia” yang diterbitkan dalam Digital Bisnis (2026) menyimpulkan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan bentuk ekonomi campuran khas Indonesia. Koperasi memadukan efisiensi usaha ala kapitalisme, keberpihakan negara ala sosialisme, serta nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial dari Ekonomi Pancasila.
Temuan riset itu sekaligus menelanjangi satu kenyataan: penentu utama hidup-matinya koperasi adalah kualitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, inovasi, dan kemampuan adaptasi digital.
Belajar dari Sejarah: Jebakan Proyek Tanpa Manajemen
Kita belajar dari sejarah bahwa tidak sedikit koperasi gagal bukan karena kekurangan modal, melainkan lemahnya manajemen. Banyak koperasi hanya aktif ketika ada guyuran bantuan pemerintah, tetapi langsung kehilangan arah begitu kran anggaran berhenti. Ada pula koperasi yang gagap membaca perubahan pasar sehingga gulung tikar disapu platform digital dan perusahaan besar.
Karena itu, pembangunan koperasi harus diikuti investasi besar pada peningkatan kapasitas manusia. Pengurus koperasi harus memahami manajemen bisnis, pemasaran digital, tata kelola keuangan, hingga pelayanan anggota. Tanpa itu, koperasi hanya akan menjadi monumen bangunan fisik yang sepi aktivitas.
Di sisi lain, target pemerintah menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai pusat logistik desa—lengkap dengan gudang, cold storage, armada distribusi, dan layanan keuangan—adalah gagasan yang progresif. Persoalan utama petani dan nelayan selama ini memang bukan sekadar produksi, melainkan penyimpanan, distribusi, dan kepastian pasar.
Jika seluruh ekosistem tersebut berjalan, koperasi dapat menjadi penggerak utama ekonomi desa. Petani memperoleh harga yang lebih adil, nelayan memiliki kepastian pembeli, UMKM mendapatkan akses pembiayaan, sementara masyarakat memperoleh pelayanan ekonomi yang lebih dekat dan murah.
Namun kembali lagi, semua itu hanya akan menjadi kenyataan apabila koperasi benar-benar dikelola secara profesional dan bebas dari kepentingan pragmatis.
Koperasi Merah Putih seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai proyek pembangunan gedung, melainkan sebagai proyek pembangunan manusia. Sebab, sebesar apa pun modal yang disiapkan negara, keberhasilan koperasi tetap bergantung pada integritas pengurus, partisipasi anggota, dan kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, kesejahteraan tidak pernah lahir hanya karena sebuah papan nama koperasi berdiri. Kesejahteraan lahir ketika koperasi mampu menjadi rumah bersama bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan seluruh warga desa untuk tumbuh, berusaha, serta menikmati hasil pembangunan secara adil.
Di situlah jalan panjang menuju kesejahteraan sesungguhnya diuji.
Penulis: Wawan, S.E. Sekretaris DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sumenep sekaligus Business Assistant DKPP Kabupaten Sumenep 2026
Editor: Ferry Arbania
