SUMENEP, MADURATANI.COM – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) merealisasikan alokasi anggaran strategis senilai hampir Rp2 miliar untuk modernisasi sektor agraria pada Tahun Anggaran 2026. Fokus intervensi fiskal kali ini diarahkan pada pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa hand tractor guna memacu efisiensi serta mempercepat waktu olah tanah di tingkat tapak.
Berdasarkan data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), total pagu anggaran yang dikucurkan mencapai Rp1.977.000.000. Formulasi anggaran tersebut secara struktural terbagi ke dalam dua paket kegiatan utama: belanja hand tractor senilai Rp525.000.000, serta paket hibah barang hand tractor dengan porsi kuantum yang jauh lebih besar, yakni mencapai Rp1.452.000.000. Seluruh instrumen pembiayaan program ini bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep.
.gif)
Transparansi Distribusi dan Mitigasi Deviasi Pangan
Mengingat dominasi anggaran dialokasikan melalui mekanisme belanja hibah langsung kepada masyarakat, tata kelola penentuan dan verifikasi kelompok tani (poktan) penerima manfaat dituntut berjalan secara presisi, cermat, dan bebas dari preferensi subjektif. Kebijakan ini harus berpijak pada asas akuntabilitas publik agar aset negara tidak mangkrak atau salah sasaran.
Kepala DKPP Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, menegaskan bahwa eksekusi penyaluran bantuan alsintan ini menerapkan sistem penyaringan yang ketat berdasarkan regulasi administrasi pertanian. Distribusi barang tidak dilakukan secara acak, melainkan wajib melalui mekanisme pengajuan proposal resmi yang sah.
“Penerima bantuan disesuaikan dengan kelompok tani pengusul,” tegas Chainur Rasyid saat memberikan keterangan konfirmasi.
Dalam perspektif administrasi pembangunan, mekanisasi pertanian dipandang sebagai jawaban taktis atas fenomena menyusutnya ketersediaan tenaga kerja di pedesaan. Akselerasi penggunaan mesin dinilai mampu mereduksi biaya produksi, mengoptimalkan waktu penyiapan lahan, dan meminimalkan risiko keterlambatan jadwal tanam (gagal momentum musim tanam).
Fungsi Pengawasan Anggaran dan Ketepatan Linimasa
Ditinjau dari fungsi legislasi dan pengawasan anggaran, program hilirisasi pokir ini merupakan kodifikasi langsung dari aspirasi arus bawah masyarakat tani yang diserap selama masa reses parlemen. Keterbatasan kepemilikan alsintan mandiri selama ini diidentifikasi sebagai salah satu faktor penghambat optimalisasi produktivitas lahan pangan di Sumenep.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, menjelaskan bahwa perumusan anggaran ini didasari oleh realitas teknis yang dihadapi konstituen di sektor riil. Namun, ia memberikan catatan kritis kepada jajaran eksekutif agar pelaksanaan pengadaan mematuhi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati secara rigid.
“Itu aspirasi dari konstituen yang kami terima langsung di lapangan, lalu kami rumuskan dalam pokok pikiran. (Kami mengingatkan) kalau terlambat, manfaatnya berkurang. Padahal anggarannya besar dan itu uang publik,” ujar Juhari mengingatkan.
Ketepatan linimasa (timing) realisasi fisik alsintan menjadi variabel krusial. Distribusi yang terlambat hanya akan mengurangi utilitas ekonomi dari alat tersebut, terutama menjelang musim tanam gadu 2026. Melalui sinergi pengawasan berlapis antara legislatif, akurasi data sosiologis DKPP, dan partisipasi aktif kelompok tani, proyeksi modernisasi pertanian senilai Rp1,9 miliar ini diharapkan mampu memperkuat struktur ketahanan pangan regional di tengah dinamika cuaca dan tantangan sektor agraria yang semakin kompleks. (Red/MT)
