Jejak Langkah Rasidi, Etika Kemanusiaan, dan Dialektika Anggaran di DPRD Sumenep
Oleh: Ferry Arbania
“Politik dalam taraf tertinggi bukanlah panggung untuk saling menjatuhkan, melainkan seni menganyam empati kemanusiaan di satu sisi, sembari menegakkan kontrol rasionalitas anggaran di sisi lain.”
KETIKA ETIKA BERGANDINGAN DENGAN EMPATI
Sore di pertengahan Oktober 2026, riuk kerumunan warga memadati kawasan Taman Bunga Sumenep. Gelaran Jalan-Jalan Sehat (JJS) Politik dalam rangka Peringatan Hari Parlemen 2026 yang dihelat DPRD Kabupaten Sumenep berlangsung meriah. Namun, di balik sorak-sorai ribuan peserta, gestur mikro-politik membias ketika kursi pimpinan di atas panggung sempat tak terisi pada detik-detik pembukaan acara. Tudingan miring dan lontaran kritik tajam dari sorotan publik sempat berembus ke arah lembaga legislatif.
Di titik rentan itulah sosok Rasidi, S.Pd. melangkah ke muka. Sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumenep, ia tak memilih ikut menghakimi atau berlindung di balik benteng birokrasi. Dengan gaya bicara yang sejuk, lugas, dan matang, Rasidi menyampaikan klarifikasi resmi: Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, terlambat karena harus mengantarkan sang anak ke luar kota untuk urusan keluarga yang mendesak.
[ETIKA POLITIK RASIDI]
│
┌──────────────────┴──────────────────┐
▼ ▼
[DIMENSI KEMANUSIAAN] [DIMENSI PROSESSUAL]
Menjaga Keharmonisan Mengawal Raperda Dana
Inter-Personal Parlemen Cadangan Pilkada Rp75 M
Tindakan Rasidi ini menghadirkan refleksi filosofis yang mendalam. Filsuf Prancis, Emmanuel Levinas, dalam pemikirannya tentang Etika Kehadiran dan Wajah Sesama (Ethics of the Face), menegaskan bahwa hubungan antarmanusia yang sejati selalu melampaui aturan formal; ia mewajibkan kita untuk memahami beban dan kerapuhan orang lain sebelum menghakiminya.
Di atas panggung politik Sumenep yang kerap diwarnai intrik kencang, Rasidi mempertontonkan apa yang disebut filsuf Hannah Arendt sebagai vita activa—sebuah tindakan politik yang tidak sekadar mengejar kekuasaan, melainkan menjaga harmoni ruang publik agar tetap berperadaban.
NALAR KETAT DAN KEADILAN KEPULAUAN
Namun, kelembutan etis politisi berlatar belakang pendidik ini bukanlah indikasi kelengahan teknokrasi. Ketika berhadapan dengan urusan uang rakyat, Rasidi dan Fraksi PKB bertransformasi menjadi benteng kritis yang sangat presisi.
Hal itu terlihat terang saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2029 senilai Rp75 miliar yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Bagi Fraksi PKB, alokasi anggaran sebesar itu bukanlah angka statistik biasa di atas lembaran APBD, melainkan wujud dari tanggung jawab masa depan demokrasi daerah.
[RAPERDA DANA CADANGAN PILKADA 2029: RP75 MILIAR]
│
(Garis Kritis Fraksi PKB Sumenep)
│
┌───────────────────────┼───────────────────────┐
▼ ▼ ▼
[Tolak "Sistem Kebut [Transparansi Akuntabel [Akomodasi Khusus
Semalam" / Tergesa] Dasar Perhitungan] Biaya Kepulauan]
Lewat pandangan resmi fraksi, Rasidi membeberkan catatan-catatan krusial:
-
Penolakan ‘Sistem Kebut Semalam’: Fraksi PKB mewanti-wanti Pemkab agar tidak tergesa-gesa dalam pembahasan. Setiap rincian kronologi persiapan harus disusun berbasis data akurat agar fungsi pengawasan DPRD berjalan optimal.
-
Sensitivitas Geografis Kepulauan: Rasidi menggarisbawahi bahwa Kabupaten Sumenep memiliki karakteristik unik dengan 126 pulau. Biaya logistik Pilkada di kepulauan jauh lebih tinggi dan penuh risiko. Kalkulasi dana cadangan harus secara nyata mengkomodasi variabel ini agar tidak terjadi krisis anggaran di kemudian hari.
-
Kualitas Demokrasi: Kesuksesan Pilkada 2029 bukan diukur dari megahnya seremonial pencoblosan, melainkan dari proses yang transparan yang melahirkan kepemimpinan berintegritas.
Langkah Rasidi ini mengingatkan kita pada konsep Distributive Justice (Keadilan Distributif) karya John Rawls. Sebuah kebijakan penganggaran dianggap adil bukan ketika membagi rata secara seragam, melainkan ketika memberi porsi perlindungan lebih kepada kawasan yang paling rentan—dalam hal ini, masyarakat dan wilayah kepulauan Sumenep.
SOSOK PENYEJUK DI BAWAH PANJI HIJAU
Kehadiran Rasidi sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep memberi warna tersendiri dalam peta politik Madura. Di tengah riuk persaingan partai politik, ia mampu memosisikan PKB bukan sebagai kekuatan yang konfrontatif, melainkan sebagai mitra kritis yang konstruktif.
“Rasidi memiliki kombinasi yang langka dalam diri politisi lokal: ketenangan dalam berkomunikasi, namun sangat tajam dalam membedah regulasi,” puji seorang pengamat politik daerah di Sumenep.
Sikap sejuk yang ditunjukkannya saat mengklarifikasi ketidakhadiran pimpinan dewan, dipadukan dengan ketegasannya mengawal uang rakyat dalam Raperda Pilkada, membuktikan maturitas kepemimpinan politiknya. Ia memahami betul kapan harus merangkul dan kapan harus menguji.
WEWANGIAN POLITIK NEGERI POTRE KONENG
Politik sering kali dipersepsikan secara dingin sebagai arena perebutan pengaruh (the struggle for power). Namun, di tangan sosok seperti Rasidi, S.Pd., politik mengembalikan hakikat aslinya sebagaimana dianggit oleh Plato: sebuah seni mengelola polis (kota) demi terciptanya kebaikan bersama (the good life).
Dari panggung JJS Hari Parlemen 2026 hingga ruang sidang paripurna Gedung DPRD Sumenep, Rasidi menunjukkan bahwa wibawa seorang wakil rakyat tidak dibangun dari teriakan yang lantang, melainkan dari kejernihan nurani, keberanian membela wilayah kepulauan, serta kesetiaan menjaga harkat kemanusiaan di dalam parlemen. Sebuah keteladanan yang menyejukkan dari Ujung Timur Pulau Madura. (*)
