MADURATANI.COM – Akselerasi target fiskal daerah di ujung timur Pulau Madura kembali diuji lewat ketegasan di atas aspal. Tim Gabungan yang motori oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Sumenep, Satlantas Polres Sumenep, Bapenda, dan Jasa Raharja menggelar Operasi Gabungan (Opgab) skala besar pada Senin (25/05/2026). Langkah ini menjadi instrumen taktis di tengah tahun anggaran 2026 untuk menekan angka ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Dipusatkan di dua titik krusial yang menjadi urat nadi mobilitas warga—yakni Jalan Simpang Tiga Desa Lalangon (Kecamatan Manding) dan Jalan Simpang Tiga Ayam Cukir (Desa Pamolokan)—operasi ini merefleksikan bagaimana administrasi publik daerah bergerak secara penetratif guna mengamankan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD).
.gif)
Pendekatan Humanis dalam Penegakan Administrasi Fiskal
Secara teoretis, kepatuhan pajak tidak dapat tumbuh secara organik tanpa adanya pengawasan yang konsisten (enforcement) dan edukasi publik yang berkesinambungan. Menyadari hal tersebut, Kanit Turjawali Satlantas Polres Sumenep, Ipda Dypta, yang memimpin apel kesiapan bersama Kepala UPT PPD Sumenep, Samtiono, menekankan pentingnya interaksi yang persuasif di lapangan.
“Seluruh personel dilibatkan untuk tetap mengedepankan pendekatan humanis dan profesional. Kami mengedukasi masyarakat terkait pentingnya tertib administrasi kendaraan dan kepatuhan membayar pajak saat melakukan pemeriksaan terhadap pengendara roda dua maupun roda empat,” jelas Ipda Dypta.
Dari perspektif tata kelola keuangan daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan pilar utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. Penindakan di jalanan bukan semata-mata instrumen hukuman, melainkan bagian dari rekayasa sosial (social engineering) untuk memindahkan beban kesadaran hukum langsung ke subjek pajak di tingkat tapak.
Sinergi Kelembagaan dan Optimalisasi Target Pendapatan
Keberhasilan memobilisasi berbagai instansi penting seperti Sekretaris Bapenda Salaf Junaidi, Kepala Jasa Raharja Cabang Sumenep Aditya, serta Kabid P3EPD Bapenda Suhermanto dalam satu meja operasi menunjukkan kuatnya komitmen koordinasi antar-lembaga.
Kepala UPT PPD Sumenep, Samtiono, secara tegas mengaitkan operasi gabungan ini dengan cetak biru pencapaian target penerimaan daerah tahun 2026.
“Sinergi antara Samsat, Satlantas, Bapenda, dan Jasa Raharja menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Sumenep. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan akan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik,” tegas Samtiono.
Melalui penataan yang rigid di lapangan, operasi ini diharapkan mampu menutup celah potensi kerugian daerah akibat tertundanya pembayaran pajak. Bagi Kabupaten Sumenep, ketegasan yang humanis di titik-titik strategis seperti Lalangon adalah kunci agar roda pembangunan infrastruktur daerah—termasuk sektor penunjang pertanian pedesaan—tetap bergerak stabil berkat pasokan PAD yang sehat. (Ren/Fer)
