REVOLUSI CANGKUL DI POTRE KONENG

Oleh: Ferry Arbania

“Dari hamparan ladang batu Rubaru hingga meja rapat berpendingin udara di Gedung Bappeda, Arif Firmanto membawa satu misi konkrit: berhenti menjual bahan mentah, paksa birokrasi berpikir ala rantai pasok global.”

SANG KADIS YANG MENYEBERANGI MEJA PERENCANAAN

Rabu pertengahan Agustus 2026, suasana Ruang Rapat Potre Koneng di Gedung Bappeda Kabupaten Sumenep riuh tak seperti biasanya. Puluhan kepala dinas, akademisi, hingga perwakilan perbankan duduk melingkar. Di ujung meja, Arif Firmanto memegang mikrofon. Suaranya datar namun menusuk.

“Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning!” tegapnya.

Pernyataan itu bukan sekadar retorika pemanis Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi. Bagi para birokrat Sumenep, nada bicara itu sangat familier. Sebelum menduduki kursi Kepala Bappeda, Arif adalah ‘komandan lapangan’ di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep. Dialah sosok di balik moncernya komoditas lokal, termasuk kepiawaiannya mengawal program UPLAND (2021–2026) hingga Bawang Merah varietas Rubaru berulang kali menyabet penghargaan nasional dan menembus pasar luar daerah dalam bentuk produk olahan bernilai tinggi.

Kini, dengan seragam Kepala Bappeda, Arif tidak lagi sekadar memikirkan bantuan pupuk atau mesin perontok padi (alsintan). Ia memegang kemudi makro: menyusun peta jalan ke mana triliunan rupiah anggaran Pemkab Sumenep harus dialokasikan.

Dan taruhannya jelas: Pertanian dan Hilirisasi.

MELEPAS KUTUK BAHAN MENTAH

Selama puluhan tahun, Sumenep terjebak dalam mitos klasik daerah agraris: kaya komoditas, miskin nilai tambah. Bawang merah, jagung, tembakau, hingga garam rakyat melimpah dari daratan hingga gugusan kepulauan. Namun, hampir seluruhnya terbang keluar Madura dalam bentuk tengkulak mentah. Nilai tambahnya dinikmati industri di luar pulau; porsi kemiskinan dan ketidakpastian harga ditinggalkan untuk para petani lokal.

“Sekarang logika itu dibalik,” ujar seorang sumber di lingkaran teknokrat Bappeda. “Pengalaman Arif sewaktu di DKPP membuktikan bahwa ketika rantai pasok dibenahi—dari budidaya hingga pengolahan kemasan dan kemitraan pasar—petani bukan lagi korban fluktuasi harga.”

[MODEL LAMA (Potential-Based)]
Tanam ──► Panen ──► Jual Mentah ke Tengkulak ──► Keuntungan Tertahan di Luar Sumenep

[MODEL BARU BAPPEDA 2026 (Action-Oriented)]
Tanam + Alsintan DBHCHT ──► Pengolahan Lokal (Hilirisasi) ──► Sertifikasi/Digitalisasi ──► Rantai Pasok Global (PAD & Pendapatan Warga Naik)

Melalui penyusunan Roadmap 2026, Bappeda mengunci lima pilar utama:

Sektor Prioritas Terukur: Keberanian memotong program ‘bagi-bagi anggaran’ yang tak berfokus.
Hilirisasi Tanpa Kompromi: Melarang komoditas keluar tanpa sentuhan industri pengolahan lokal.
Investasi Konkret: Menyiapkan karpet merah bagi modal yang masuk ke sektor rantai pasok, bukan sekadar izin di atas kertas.
Upgrade Kelas UMKM: Mendorong UMKM pertanian masuk ke rantai pasok industri lewat digitalisasi dan sertifikasi.
Quick Wins: Hasil nyata yang harus dirasakan masyarakat dalam hitungan bulan, bukan tahun.

SINERGI ANGGARAN DAN ‘KADO’ KEMENTAN

Keberhasilan Bappeda mengarsiteki kebijakan strategis pertanian ini bukan berdiri di ruang hampa. Di lapangan, mesin eksekusi berada di tangan DKPP—mantan instansi yang ditinggalkan Arif namun tetap berada dalam radar perencanaannya.

Sinergi itu terlihat telanjang pada portofolio anggaran 2026. Pemkab Sumenep secara masif menyuntikkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk modernisasi alat mesin pertanian (alsintan) skala besar. Tak hanya itu, dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029 yang digodok Bappeda dipasang sebagai benteng pertahanan ganda: menjaga ketahanan pangan sekaligus menjadi jangkar penekan inflasi daerah.

Buahnya manis. Pada Oktober 2026, Kementerian Pertanian merogoh penghargaan khusus untuk Pemkab Sumenep atas kesuksesan Program UPLAND. Kluster Bawang Merah Rubaru yang dulunya hanyalah proyek percontohan, kini berubah menjadi sentra industri olahan bawang goreng berstandar ekspor.

Bahkan untuk mencairkan ketegangan birokrasi dan membumikan narasi hilirisasi ke tingkat tapak, Pemkab memfasilitasi gelaran Festival Tani Ganding 2026—sebuah kombo pesta rakyat, promosi UMKM, dan peragaan teknologi pertanian modern yang memadukan budaya lokal dengan gairah ekonomi baru.

UJIAN BAPPEDA DAN BAYANG-BAYANG SKEPTISISME

Namun, mengubah birokrasi Sumenep tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karakteristik geografis Sumenep yang terdiri dari 126 pulau adalah kerikil tajam dalam Roadmap ciptaan Arif Firmanto.

“Di atas kertas, konsepsi hilirisasi Bappeda ini sangat progresif,” kataseorang peneliti kebijakan publik lokal di Madura. “Tapi tantangan sebenarnya ada pada egosektoral. Apakah Dinas Perdagangan, Dinas Perizinan (DPMPTSP), hingga Diskop-UKM mau melepas ‘sekat kementerian kecil’ mereka untuk tunduk pada komando Roadmap Bappeda?”

Skeptisisme itu disadari betul oleh Arif. Dalam FGD di Potre Koneng, ia secara terbuka mewanti-wanti seluruh Kepala OPD agar tidak menjadikan Roadmap sekadar dokumen pajangan di lemari arsip.

“Keberhasilan percepatan ekonomi Kabupaten Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki,” pungkas Arif dengan nada menekan.

MAJU ATAU TERGILAS ZAMAN

Di bawah naungan pimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, eksperimen menunjuk mantan Kepala DKPP menjadi Nakhoda Bappeda adalah langkah politik-teknokrasi yang penuh kalkulasi. Arif Firmanto kini memiliki panggung penuh untuk membuktikan bahwa formula keberhasilan “Bawang Rubaru” bisa direplikasi ke sektor garam, perikanan, hingga pariwisata bahari kepulauan.

Jika Roadmap Hilirisasi Ekonomi 2026 ini berjalan presisi sesuai skenario, Sumenep tidak hanya sedang bersiap keluar dari jebakan kabupaten agraris tradisional. Lebih dari itu, Sumenep sedang menulis ulang babak baru sosiologi birokrasi di ujung timur Pulau Madura: bahwa dari cangkul dan lumpur sawah, sebuah transformasi ekonomi kelas atas bisa dimulakan. (*)