Tukang Becak Masuk Desil 9, Pupuk Seret: Raport Merah Reses di Sumenep

oleh -250 Dilihat
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Wahyudi. Maduratani.com/Istimewa.

Maduratani.com- 

Potret ketimpangan di Sumenep tampak telanjang dalam laporan hasil reses Fraksi PDI Perjuangan DPRD setempat pada rapat paripurna, Rabu (18/11/2026). Di hadapan forum resmi dewan, Juru Bicara Fraksi Wahyudi membentangkan daftar keluhan warga yang memperlihatkan jurang antara kebijakan di atas kertas dan kenyataan di lapangan.

Persoalan paling mendesak datang dari sektor pertanian. Kelangkaan dan ketimpangan distribusi pupuk bersubsidi kembali mengancam laju produksi petani. Fraksi ini mendesak pembenahan sistem penyaluran sekaligus pemutakhiran data penerima subsidi agar tepat sasaran, diiringi dorongan modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta riset benih unggul.

Masalah subsidi juga merembet ke wilayah kepulauan. Warga kepulauan mengeluhkan harga dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tak sejalan dengan aturan pemerintah. Karakter geografis Sumenep yang terpecah antara daratan dan kepulauan menuntut pola distribusi yang memperhitungkan jarak, akses transportasi, serta kebutuhan riil warga, sehingga kuota dan pasokan BBM perlu dievaluasi lintas OPD.

Karut-Marut Data Sosial dan Kader yang Terlupakan

Sorotan paling menohok muncul dari amburadulnya basis data kesejahteraan sosial. Wahyudi membeberkan anomali yang mencederai rasa keadilan: tukang becak tercatat berada di Desil 9 dan warga menganggur masuk Desil 7, sementara warga yang dinilai mampu justru menikmati Program Keluarga Harapan (PKH). Verifikasi dan pemutakhiran data penerima bansos dinilai mutlak dilakukan agar bantuan tidak salah alamat.

Di tengah upaya menekan angka stunting serta menangani penyakit seperti leptospirosis, peran kader kesehatan desa dan kader posyandu juga menuntut perhatian lebih. Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemberian insentif dan honorarium yang layak bagi para garda terdepan di tingkat desa tersebut.

Hentikan Kosmetika Kota, Perkuat Fondasi Desa

Kritik keras juga diarahkan pada arah belanja daerah. Pembangunan jalan rabat beton, pengaspalan, hingga perbaikan drainase dinilai masih membutuhkan pemerataan anggaran antara daratan dan kepulauan.

“APBD harus menghentikan fokus kosmetika perkotaan dan beralih pada penguatan fondasi ekonomi desa untuk menyolidkan gerakan membangun desa.”

Sebagai Wakil Bidang Pertanian dan Pangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan DPC PDI Perjuangan Sumenep, Wahyudi menegaskan bahwa temuan reses bukan sekadar tumpukan usulan tanpa arah. Fungsi pengawasan DPRD, menurutnya, harus mengawal agar aspirasi warga menetas menjadi kebijakan dan anggaran yang nyata—sekaligus menjadi instrumen politik kerakyatan demi keadilan sosial di Sumenep.[tim/red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.