Misteri “Perbaikan” di Balik Padamnya Listrik Ganding

Situasi di lapangan menunjukkan aktivitas warga lumpuh seketika. Ironisnya, jawaban yang diterima masyarakat dari pihak otoritas terkait terkesan simplistik.

Saat dikonfirmasi mengenai penyebab pemadaman mendadak tersebut, petugas PLN Sumenep memberikan penjelasan singkat melalui pesan instan.

 

“Perbaikan, Bos,” ujar salah satu petugas PLN Sumenep singkat, Ahad malam.

Hingga berita ini diunggah, sebagian besar wilayah Ganding masih dalam kondisi gelap gulita. Minimnya informasi detail mengenai estimasi durasi pemadaman menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang menggunakan perangkat elektronik dan komputer yang rentan rusak akibat fluktuasi daya.

Analisis: Pentingnya Mitigasi dan Komunikasi Krisis

Dalam kacamata Administrasi Publik, penyediaan energi listrik merupakan public goods yang keberlangsungannya harus dijamin oleh negara melalui asas transparansi dan akuntabilitas. Pemadaman yang berulang di tengah cuaca ekstrem memang sering kali dikategorikan sebagai force majeure.

 

Namun, dalam teori Manajemen Krisis, dampak sosiologis dari pemadaman dapat diminimalisir melalui Early Warning System (EWS) atau peringatan dini yang efektif.

Ketiadaan peringatan dini sebelum pemadaman bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah manajemen pelayanan publik. Masyarakat sebagai konsumen memiliki hak atas kepastian informasi agar dapat melakukan mitigasi mandiri—seperti mematikan perangkat komputer lebih awal guna mencegah kerusakan komponen internal.

Secara teoretis, anggaran pemeliharaan (maintenance budget) pada organisasi pelayanan publik seperti PLN seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk perbaikan fisik di lapangan, tetapi juga untuk penguatan sistem informasi pelanggan yang responsif. Pendekatan “perbaikan” yang bersifat reaktif tanpa didahului komunikasi preventif cenderung menurunkan tingkat kepercayaan publik (public trust).

Apalagi, sejarah mencatat bahwa pemadaman mendadak pada momen-momen krusial—seperti  bulan suci Ramadhan—selalu menjadi isu sensitif yang mengganggu kenyamanan ibadah dan produktivitas warga. Diperlukan transformasi pola komunikasi dari yang bersifat informal menjadi sistem informasi birokrasi yang lebih terintegrasi, sehingga diksi “Perbaikan, Bos” dapat berganti menjadi penjelasan teknis yang menenangkan dan solutif bagi warga Sumenep.(*)