Maduratani.com – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh. Ramli, terus menunjukkan komitmen tinggi dalam mengawal program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Meski dihadapkan pada tantangan geografis kepulauan yang kompleks, Ramli menegaskan bahwa keamanan status lahan adalah prioritas utama demi menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat di masa depan.
Baginya, pembangunan 134 gerai KDMP bukan sekadar mengejar tenggat waktu Maret 2026, melainkan tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, legal, dan bebas sengketa bagi warga Sumenep.
.gif)
Integritas di Tengah Tantangan Geografis
Menghadapi kondisi wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil, Moh. Ramli memilih jalan yang bertanggung jawab. Ia menolak memaksakan pembangunan di lahan yang status hukumnya belum clear and clean. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat desa agar gerai koperasi yang dibangun tidak terseret masalah hukum di kemudian hari.
“Kami sangat selektif. Karakteristik pulau kecil memang menantang, namun kami harus memastikan lokasi yang dipilih benar-benar strategis dan sah secara administratif sebagai milik desa,” ujar Ramli dengan nada optimis, Jumat (16/1).
Kerja Cepat dan Terukur: 99 Gerai Sudah On Progress
Di bawah kepemimpinan Ramli, DKUPP Sumenep sebenarnya telah mencatatkan progres luar biasa. Hingga Januari 2026, sebanyak 99 gerai sudah memasuki tahap konstruksi fisik. Ini membuktikan bahwa tim di bawah arahannya bekerja ekstra keras di lapangan.
Untuk 35 gerai yang masih terkendala, Ramli mengambil langkah proaktif dengan terus berkomunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat. Ia memilih posisi standby untuk mendapatkan payung hukum yang kuat bagi desa-desa yang lahannya belum memenuhi kriteria ketat dari Jakarta.
“Prinsip kami adalah membangun dengan benar. Jika lahan statusnya jelas, langsung kami bangun. Kami memprioritaskan keamanan aset negara dan daerah,” tegasnya.
Menjawab Harapan Rakyat dan Legislatif
Terkait masukan dari pihak legislatif, Moh. Ramli menyambut baik hal tersebut sebagai penyemangat. Ia meyakinkan masyarakat bahwa gerai KDMP ini didesain bukan hanya sebagai bangunan fisik, melainkan sebagai pusat urat nadi ekonomi yang produktif.
Ketegasan Ramli dalam urusan administrasi ini justru menjadi angin segar bagi publik Sumenep. Ini menunjukkan bahwa DKUPP dipimpin oleh sosok yang teliti, taat hukum, dan benar-benar peduli agar anggaran pemerintah pusat memberikan manfaat nyata tanpa meninggalkan beban sengketa lahan bagi masyarakat desa. (Ferry Arbania)
