SUMENEP — Di tengah hiruk-pikuk perayaan Hari Bhayangkara ke-80, sebuah seremonial bersahaja namun sarat makna berlangsung di sudut Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Senin (22/6/2026). Polres Sumenep meresmikan hasil bedah rumah milik Ibu Musinten, seorang warga setempat yang sekian lama hidup dalam keterbatasan hunian. Langkah ini bukan sekadar aksi filantropi spontan, melainkan sebuah manifestasi dari apa yang dalam teori administrasi publik dikenal sebagai Social Equity (keadilan sosial) yang diintegrasikan ke dalam fungsi pelayanan kepolisian.
Acara yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Sumenep, AKBP Anang Hardiyanto, S.I.K., didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Sumenep, serta Wakapolres Kompol Haris Darma Sucipto, S.H., S.I.K. Hadir pula jajaran pejabat utama Polres, Forkopimka Batang-Batang, serta para tokoh masyarakat setempat. Prosesi pemotongan pita secara simbolis menandai babak baru bagi kehidupan keluarga Musinten.
.gif)
Jika dibedah melalui lensa sosiologi hukum dan tata kelola publik, program bedah rumah ini merefleksikan pergeseran paradigma kepolisian modern. Polri tidak lagi sekadar menjadi instrumen law enforcement yang kaku dan represif, melainkan mengadopsi pendekatan proactive policing berbasis kemanusiaan. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar atas hunian layak ini secara tidak langsung merupakan investasi sosial (social investment) untuk menekan faktor-faktor struktural penyebab kerawanan sosial di tingkat akar rumput.
Kapolres Sumenep, AKBP Anang Hardiyanto, menegaskan bahwa momentum Hari Bhayangkara ke-80 merupakan jembatan untuk memperkecil jarak institusi dengan realitas sosial masyarakat.
“Melalui momentum Hari Bhayangkara Ke-80 ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Semoga rumah yang telah direnovasi ini dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup bagi Ibu Musinten dan keluarga,” ujar AKBP Anang.
Dari perspektif anggaran publik, alokasi sumber daya yang diarahkan pada kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sektoral atau program kemitraan kemanusiaan seperti ini menunjukkan efektivitas fungsi distribusi. Ketika birokrasi mampu bersinergi dengan Forkopimka dan tokoh agama lokal, terbentuklah apa yang disebut collaborative governance (tata kelola kolaboratif).
Isak tangis haru Ibu Musinten saat menerima kunci rumah menjadi validasi empiris bahwa kehadiran negara—yang diwakili oleh transformasi Polri yang Presisi dan Humanis—benar-benar menyentuh aspek paling fundamental dari kesejahteraan warga.[hms/wid/fer]
News Editor: Ferry Arbania
