Di Balik Gema Tong-Tong Sumenep: Angka, Panggung, dan Ujian Transparansi Ruang Publik

oleh -83 Dilihat
Suasana kemeriahan Festival Musik Tong-Tong di Kabupaten Sumenep yang menjadi sorotan tata kelola budaya dan pariwisata daerah sepanjang 2026.

Sorak-sorai penonton dan dentuman irama musik tong-tong kerap menenggelamkan bisik-bisik yang lebih pelan di sudut-sudut keramaian Sumenep. Sepanjang 2026, di balik kemeriahan agenda budaya daerah, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep berulang kali berada di pusaran sorotan—dari meja rekapitulasi nilai hingga ruas jalan yang ditutup.

Narasi resminya selalu terdengar tertata: pelestarian tradisi, hiburan rakyat, dan penggerak pariwisata. Namun, di luar panggung, sejumlah catatan publik memperlihatkan celah yang membuat perbincangan soal tata kelola event dan target pariwisata daerah tak kunjung reda.

Ketika Rekapitulasi Angka Memicu Tanda Tanya

Awal September 2026 menjadi salah satu titik panas. Selepas Festival Musik Tong-Tong se-Madura digelar, selembar tabel rekapitulasi nilai beredar dan memantik perdebatan di kalangan warganet serta pelaku seni. Sorotan mengarah pada adanya perbedaan urutan poin total dengan penetapan Juara Umum yang jatuh kepada grup Baladewa, di samping keluhan mengenai penilaian pada kategori dekorasi.

Bagi pelaku seni dan penonton yang mengikuti jalannya lomba, angka-angka di atas kertas bukan sekadar hitungan matematis, melainkan menyangkut rasa keadilan artistik dan kepercayaan terhadap sistem kompetisi.

Di hadapan sorotan tersebut, pihak panitia bersama Kepala Disbudporapar Sumenep, Faruk Hanafi, menyampaikan bantahan atas tudingan kecurangan. Penegasan disampaikan bahwa penentuan pemenang merupakan ranah dewan juri dan nilai ditampilkan secara terbuka. Namun, perdebatan publik menunjukkan bahwa keterbukaan angka saja kerap belum cukup meredam tafsir jika alur penjurian dan mekanisme penetapan hasil belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh semua pihak.

Pola ketidakpuasan atas aspek penilaian sebenarnya bukan kali pertama muncul pada tahun yang sama. Pada akhir Mei 2026, dalam gelaran lomba aransemen musik tong-tong, sejumlah peserta dan penonton juga menyuarakan kritik terkait transparansi serta objektivitas dewan juri. Dua momentum berjarak beberapa bulan ini memperlihatkan bahwa isu kredibilitas penjurian menjadi pekerjaan rumah yang berulang dalam kalender pertunjukan daerah.

Jalan Ditutup, Sosialisasi Dipertanyakan

Ketegangan tidak hanya berhenti pada papan skor. Pada pertengahan Oktober 2026, penyelenggaraan festival musik tong-tong berikutnya kembali memantik riak di tingkat warga. Kali ini, sorotan tertuju pada penutupan akses jalan, minimnya sosialisasi sebelum acara berlangsung, serta kejelasan tanggung jawab penyelenggara di ruang publik.

Dalam pengelolaan event berskala kota atau kabupaten, rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan selalu memiliki konsekuensi langsung bagi mobilitas warga, aktivitas ekonomi harian, hingga rasa aman pengguna jalan. Ketika informasi pengaturan lalu lintas dinilai kurang menyebar luas, keluhan warga pun mudah berubah menjadi kritik terhadap kesiapan manajemen acara dan koordinasi lapangan.

Target Wisata di Tengah Bayang-Bayang Anggaran

Di luar hiruk-pikuk panggung musik tong-tong, persoalan yang lebih struktural juga membayangi agenda kepariwisataan Sumenep sepanjang 2026. Target kunjungan wisatawan yang dipatok pemerintah daerah menuai kritik dari kalangan DPRD, yang menilai ambisi angka kunjungan perlu diiringi pembenahan infrastruktur pendukung.

Pada saat yang sama, pengamat dan pelaku di daerah menyoroti dampak pemotongan anggaran dari pusat terhadap upaya promosi serta penyediaan fasilitas wisata. Di sinilah letak dilema kebijakan daerah: di satu sisi dituntut menampilkan capaian dan daya tarik pariwisata yang tinggi, sementara di sisi lain ruang gerak anggaran menghadapi keterbatasan dan kebutuhan pembenahan fisik di lapangan.

Catatan untuk Ruang Publik yang Lebih Terbuka

Rangkaian dinamika sepanjang 2026 ini menjadi cermin bahwa mengemas tradisi lokal menjadi agenda unggulan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada kemeriahan acara. Kejelasan aturan main dalam lomba, transparansi yang mudah dipahami publik, pemberitahuan yang memadai sebelum penutupan jalan, serta keselarasan antara target wisata, infrastruktur, dan anggaran merupakan fondasi yang menentukan kepercayaan masyarakat.

Tanpa pembenahan pada aspek-aspek teknis dan tata kelola tersebut, setiap dentuman musik di panggung akan selalu diiringi pertanyaan yang sama di luar arena: sejauh mana kemeriahan itu benar-benar berjalan tertib, adil, dan terukur bagi semua pihak?

EDITORIAL MADURATANI – MADURA EXPOSE  NETWORK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.