SUMENEP, Maduratani.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep di bawah kepemimpinan Chainur Rasyid menunjukkan komitmen serius dalam menjalankan program bupati untuk memudahkan para petani. Kali ini, DKPP Sumenep tidak main-main dalam memperjuangkan agar tanaman tembakau masuk dalam daftar komoditas penerima pupuk subsidi dari pemerintah pusat.
Selama ini, tembakau yang menjadi “daun emas” bagi masyarakat Madura tidak termasuk dalam kategori tanaman yang berhak memperoleh pupuk subsidi sesuai regulasi nasional.
.gif)
Terbentur Aturan Nasional
Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, menjelaskan bahwa pembatasan pupuk subsidi merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional. Hal ini menyebabkan petani tembakau di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumenep, terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pupuk nonsubsidi.
“Petani tembakau memang tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi, aturannya memang begitu dari pusat,” ujar pria yang akrab disapa Inung tersebut, Minggu (21/09/2025).
Inung merinci bahwa saat ini subsidi pupuk hanya dialokasikan untuk sepuluh komoditas utama, di antaranya:
-
Tanaman Pangan: Padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan bawang putih.
-
Perkebunan: Kopi, kakao, tebu rakyat, dan ubi kayu.
Inisiatif dan Sinergi Antar Daerah
Melihat beban biaya produksi petani tembakau yang terus melonjak, Inung menegaskan bahwa DKPP Sumenep telah mengambil langkah progresif. Pihaknya secara aktif mengusulkan perubahan regulasi ini dalam setiap forum pertemuan dengan pemerintah pusat.
“Setiap rapat dengan pemerintah pusat, kami sudah menyampaikan persoalan tersebut. Kami juga berkoordinasi dengan kabupaten lain yang menjadi sentra tembakau, khususnya di Pulau Madura, agar suara kami lebih kuat dan didengar,” tegasnya menambahkan.
Meski keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat, Inung memastikan bahwa Pemkab Sumenep tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi petani lokal demi menekan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.***
