Ujian Kepemimpinan Achmad Fauzi: Menata Galian C dan Tata Kelola Migas Sumenep

oleh -73 Dilihat

Kepemimpinan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, dihadapkan pada ujian krusial dalam menata tata kelola sumber daya alam di wilayah ujung timur Pulau Madura. Persoalan aktivitas penambangan batuan atau galian C yang diduga beroperasi tanpa izin, serta optimalisasi dampak sektor minyak dan gas bumi (migas) bagi masyarakat lokal, menjadi dua isu strategis yang menuntut ketegasan kebijakan sekaligus kepastian hukum.

Sorotan terhadap tata kelola tambang di bawah pemerintahan Bupati Achmad Fauzi mengemuka dalam berbagai pemberitaan media lokal. Laporan Media Jatim dan Prudensi sebelumnya mencatat adanya kritik dari elemen masyarakat yang menilai pemerintah daerah perlu bersikap lebih responsif dan tegas menyikapi aktivitas galian C yang diduga ilegal di sejumlah titik, seperti di Kecamatan Ganding dan Kecamatan Saronggi. Senada dengan itu, pemberitaan Salamnews.id merekam aksi kelompok masyarakat sipil yang mendesak Bupati Achmad Fauzi menertibkan tambang tak berizin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (beserta perubahannya dalam UU Nomor 3 Tahun 2020).

Di sisi lain, Kompas.tv mencatat bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep sebenarnya pernah mengambil langkah penghentian terhadap beberapa titik tambang galian C yang dinilai melanggar aturan. Namun, laporan terbaru dari OkeDaily pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa persoalan penambangan tanpa izin di Sumenep masih menjadi pekerjaan rumah lintas periode dan lintas pergantian pimpinan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya tuntas.

Menjembatani Celah Kewenangan Galian C

Secara regulasi, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk komoditas batuan memang telah ditarik ke tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sementara penindakan pidana pertambangan ilegal berada di ranah kepolisian. Namun, dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo memegang instrumen penting melalui penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pengawasan lingkungan hidup di tingkat lokal.

Bagi Sumenep yang memiliki basis masyarakat agraris, aktivitas galian C yang tidak terkendali berdampak langsung pada keberlanjutan lahan pertanian. Pengerukan tanpa kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan kewajiban reklamasi berisiko merusak struktur tanah, menurunkan debit mata air, serta merusak infrastruktur jalan desa akibat tonase angkutan tambang.

Dalam situasi ini, tugas strategis Achmad Fauzi adalah memperkuat koordinasi lintas sektoral bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah kabupaten dapat memaksimalkan fungsi pengawasan tata ruang untuk memetakan secara tegas zona terlarang bagi pertambangan—khususnya kawasan resapan air dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)—sekaligus memfasilitasi pendampingan perizinan bagi pelaku usaha lokal agar beralih ke skema pertambangan rakyat yang legal dan terawasi.

Mengawal Keadilan Ekonomi di Sektor Migas

Selain persoalan galian C, kepemimpinan Achmad Fauzi juga diuji dalam mengawal sektor hulu migas yang beroperasi di wilayah daratan maupun kepulauan Sumenep. Meskipun pengelolaan teknis dan kontrak kerja sama berada di bawah kewenangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pemerintah kabupaten memiliki peran vital dalam memastikan kehadiran industri migas memberi manfaat nyata bagi warga sekitar.

Tantangan utama yang perlu dijembatani oleh Bupati Sumenep meliputi transparansi penyaluran program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM/CSR), prioritas penyerapan tenaga kerja lokal, serta mitigasi dampak operasi migas terhadap ruang tangkap nelayan dan ekosistem pesisir. Lebih jauh, pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dituntut untuk diarahkan secara terukur guna memperkuat sektor ekonomi produktif masyarakat, seperti modernisasi pertanian, perikanan, dan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan maupun daratan.

Kepastian Hukum dan Keberlanjutan

Menuntaskan persoalan migas dan galian C menuntut keseimbangan antara penegakan aturan dan solusi ekonomi bagi warga. Penertiban terhadap tambang yang merusak lingkungan dan tidak memenuhi aspek legalitas merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga kelestarian alam Sumenep. Pada saat yang sama, komunikasi publik yang terbuka serta pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan lingkungan akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah daerah.

Keberhasilan Achmad Fauzi Wongsojudo dalam mengurai benang kusut tata kelola galian C dan mengoptimalkan dampak sektor migas akan menjadi salah satu warisan penting dalam kepemimpinannya—menentukan apakah kekayaan alam Sumenep mampu dikelola secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat luas.

EDITORIAL MADURATANI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.